Menteri Keuangan Sri Mulyani telah memutuskan untuk membatalkan atau menarik kembali Aturan PMK-210/PMK.010/2018.

Aturan PMK tersebut mengatur tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik atau biasa disebut dengan E-Commerce, yang telah ditetapkan di Jakarta pada 31 Desember 2018 tahun lalu.

Kenapa sih Aturan ini dibatalkan oleh Menteri Keuangan kita yaitu Sri Mulyani? Berikut Alasannya:

Salah satu alasannya yaitu sosialisasi. Menurut Sri Mulyani akan dilakukan sosialisasi lebih lanjut mengenai aturan E-Commerce atau yang sering kita sebut sebagai Toko Online tersebut supaya tidak ada lagi simpang siur.

“Banyak yang memberitakan soal PMK 210, seolah-olah pemerintah buat pajak baru. Begitu banyak simpang siur,” Ungkap Sri Mulyani di Kantor Pajak Tebet Jakarta Selatan Pada Jum’at 29 Maret 2019.

Sri Mulyani berpendapat bahwa sudah dilakukannya koordinasi dengan beberapa Perusahaan E-Commerce atau Toko Online mengenai aturan ini.

“Sehingga kami anggap perlu sosialisasi lebih lagi pada seluruh stakeholders, masyarakat, perusahaan digital memahami seluruhnya,” Ungkap Sri Mulyani.

“Kami melihat perlu pembangunan infrastruktur memadai. Sementara itu dari DJP [Direktorat Jenderal Pajak] terus lakukan perbaikan dan pendekatan ke perusahaan itu secara individual sehingga dibuat yang lebih baik. Dan masyarakat jadi tenang, tidak ada spekulasi isu perpajakan di dunia digital.”Kata Sri Mulyani.